Defisit Kepemimpinan

Ini sebuah unek-unek, ketika berbagai nama muncul dalam bursa calon presiden Republik Indonesia mau pun pemimpin Jawa Barat. Semestinya menjadi kenyataan menyedihkan, tatkala fakta menunjukkan bahwa nama-nama yang tengah digadang sebagai calon pemimpin sebagian besar tak lebih dari nama-nama daur ulang. Nyaris tidak ada nama baru yang muncul. Selain didominasi politisi lama, kandidat incumbent alias pejabat yang tengah memimpin juga menghiasi daftar yang diklaim sebagai ‘calon pemimpin’.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta orang, Indonesia mestinya punya banyak sekali sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Namun, betapa mengecewakan karena nama yang beredar dalam jajaran elit kepemimpinan negara ini, orangnya itu-itu juga. Padahal, kita sama-sama tahu track record-nya di masa lalu, terutama kegagalan yang bersangkutan memenuhi janji-janji semasa kampanye.
Inilah rupanya salah satu wujud krisis kepemimpinan. Yaitu, ketika kita mengalami defisit kepemimpinan, sehingga tampak seolah tak ada pilihan sosok lain untuk menjadi pemimpin. Sebuah negara, masyarakat, atau organisasi yang mengalami defisit kepemimpinan sesungguhnya disebabkan hanya oleh satu hal saja: tidak adanya sistem kondusif yang memunculkan pemimpin-pemimpin handal.
A leader not just being born, he/she is being made. Itulah kalimat sakti yang acap dilontarkan oleh suhu-suhu leadership. Barangkali memang ada orang-orang tertentu yang berbakat menjadi pemimpin. Ini masalah karakter bawaan, trait personality. Tetapi, jelas, tidak cukup menjadi pemimpin hanya dengan dilahirkan saja. Seorang pemimpin muncul di tengah massanya, karena memang dibentuk demikian. Salah satu kunci sukses pembentukan pemimpin terletak pada sistem yang memungkinkan hal itu terjadi. Faktor ruang, karena itu, menjadi hal yang sangat penting.
Adalah Ikujiro Nonaka, yang berupaya menghubungkan pentingnya ruang dengan penciptaan struktur yang sehat. Bertitiktolak dari teori-teori kontingensi dalam manajemen yang menekankan hubungan antara struktur dan penciptaan pengetahuan, Profesor Nonaka mengajukan konsep ba yang dalam bahasa Jepang diterjemahkan sebagai “places” atau “ruang”. Mengutip filosof Jepang Kitaro Nishida, setiap ba hakekatnya memiliki dimensi fisik, relasional, dan spiritual.
Dimensi fisik ba terdiri dari ruang-ruang pertemuan dan ruang-ruang publik. Ini dapat dibangun antara lain melalui kota-kota yang bersahabat dengan publik, penciptaan struktur bangunan pemerintah yang ramah bagi warganegara, disain ruang kota yang memanusiakan penduduknya, dan jejaring transportasi yang menjamin dan memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menghabiskan energi dan emosi. Dimensi relasional terdiri dari pola-pola interaksi, emosi, dan gagasan. Budaya organisasi, dinamika proses, dan mekanisme dialog merupakan salah satu wujudnya. Ada pun dimensi spiritual, yang merupakan tacit knowledge, tidak lain merupakan ruang-ruang spiritual sumber kreativitas, visi, dan energi komunitas. Nonaka yakin, dimensi spiritual ba akan terbangun dengan sendirinya jika disertai ‘keberesan’ dimensi fisik dan relasionalnya. Namun, penting dipahami, energi ba tidak muncul sendirian. Ketiga dimensi bersifat coexist, sama-sama ada.
Tugas seorang pemimpin adalah membangun dan memanfaatkan ba baik di dalam mau pun di luar lembaga—melintas batas-batas struktur organisasi. Ba bukan masalah tempat, bukan masalah kepribadian. Melainkan persoalan konteks yang disebarkan menjadi milik bersama, sehingga mentransformasi pengetahuan-pengetahuan individual menjadi pengetahuan bersama, yang difokuskan pada pencapaian tujuan bersama komunitas. Ba, dengan kata lain, mentransendensi kapabilitas individual menjadi kesadaran akan pentingnya tujuan-tujuan bersama.
Dari perspektif ba, kelemahan organisasi atau struktur pemerintahan sekarang ini terletak pada perhatian yang hanya difokuskan terhadap satu faktor: relasional. Kepemimpinan lazimnya dimaknai sebagai jejaring kekuasaan yang harus dibangun di antara individu-individu kunci maupun objek kekuasaan. Sedikit sekali perhatian yang diberikan pada dua dimensi lainnya: fisik dan spiritual. Hal ini mungkin bisa menjelaskan mengapa menjelang pemilu, para petinggi parpol dan pejabat publik di Indonesia sibuk membangun hubungan dengan konstituen masing-masing. Sementara, usai dirinya terpilih, akses yang telah dibangun dengan konstituen dilupakan (lagi).
Dimensi relasional ba lebih jauh lagi mengajarkan kita bahwa variabel kunci dalam menentukan sukses pembinaan pemimpin bukanlah sang Pemimpin sendiri, melainkan orang-orang yang dibinanya. Ketika seorang pemimpin hanya berfokus pada dirinya sendiri (plus kroni-kroninya), itu berarti ia telah gagal menciptakan ba, dengan kata lain, abai membangun sistem yang mampu melahirkan pemimpin baru. Ketika seorang pemimpin atau mantan pemimpin dilamar untuk menjadi kandidat the next leader, yang bersangkutan hendaknya jangan asal mengiyakan saja—terharu, bangga, apalagi sampai terpesona oleh dirinya sendiri. Kalau sampai lamaran tersebut diterima, semestinya sang pemimpin berintrospeksi, apakah telah terjadi kegagalan sistemik dalam masa pemerintahannya selama ini, sehingga tak ada calon pemimpin baru—sehingga, ia terpaksa mencalonkan diri kembali? Kata-kata ‘terpaksa’ itu mesti digarisbawahi, karena tampaknya tidak tercantum dalam kamus para (calon) pemimpin kita.***

Dimuat di Kompas Edisi Jawa Barat, Senin 6 November 2007, Rubrik Forum