communicare

Dimuat di Kompas, h. 6, tgl. 6 Juni 2006
MANAJEMEN KRISIS ALA RAKYAT
Oleh:
Santi Indra Astuti[*]

Pasca gempa di Jokja, media massa gencar memberitakan penyaluran bantuan yang tidak merata. Banyak wilayah yang hancur tapi tak terjangkau bantuan. Padahal, dana masyarakat mau pun korporat bermilyar-milyar rupiah sudah disetorkan lewat berbagai posko dan dompet peduli. Pemerintah, LSM, dan anggota DPR ribut-ribut mekanisme penyaluran bantuan: manajemen krisis dengan memotong jalur birokrasi, pemetaan wilayah, dan lain-lain. Semua ini, lagi-lagi bicara soal sistem dan prosedur. Sementara di depan mata, korban bencana gempa sudah mulai turun ke jalan meminta-minta bantuan—bahkan dengan setengah memaksa—sebuah tindakan yang sangat bisa dimaklumi karena dijepit situasi yang sudah sangat kepepet.

Manajemen Sebisanya
Untungnya, rakyat Jokja tidak larut dalam kedukaan mendalam pasca gempa. Di tengah teror gempa susulan, masyarakat Jokja di berbagai wilayah bangkit dan mengulurkan bantuan sebisanya. Sehari setelah gempa, seluruh desa, pedukuhan, kompleks perumahan, dan kelurahan yang ‘selamat’ dimobilisasi untuk mengumpulkan bahan pangan, sandang, dan papan. Ada desa yang mendirikan dapur umum. Atau langsung membagi-bagi tugas warganya untuk memasak, mengumpulkan logistik, dan mendistribusikannya. Ibu-ibu dari berbagai strata sosial memasak nasi bungkus—setiap rumah rata-rata mengumpulkan 10 nasi bungkus. Hingga hari ini, kegiatan itu terus berlangsung—baik secara individu maupun berkelompok. Tidak ada rumah yang menganggur, semua orang bergerak dengan caranya masing-masing. Bantuan diantarkan dengan mobil, motor, sepeda... pakai apa saja. Sekarang ini sudah biasa di Jokja melihat orang berseliweran membawa berkotak-kotak kardus dan keresek besar. Isinya, apa lagi kalau bukan ransum buat korban gempa.

Adakah pemetaan yang dilakukan untuk keperluan ini? Tidak. Semua informasi dari siapapun ditampung, diterima, dan ditindaklanjuti sebisanya. Warga yang punya saudara atau kenalan di Bantul, mengabarkan kalau penduduk di sana belum dapat bantuan apapun sejak gempa terjadi. Maka, bantuan pun diarahkan ke sana. Dari lokasi tersebut, diperoleh informasi kalau warga desa sebelahnya ternyata juga belum dapat apa-apa. Maka, bantuan lain pun menyusul ke sana. Dalam sehari, satu rumah tangga bisa menangani pembuatan nasi bungkus untuk tiga wilayah sekaligus! Artinya, ibu-ibu bisa masak besar sampai tiga kali sehari. Ketika tenda tak datang-datang, jas hujan diborong. Saat fasilitas rumahsakit tak memadai, warga pun melakukan ‘gerilya bantal’—tiap rumah dimintai bantal, selimut, tikar, apapun yang bisa digunakan untuk alas tidur pasien-pasien yang bergeletakan di halaman rumah sakit. Pagi, siang, malam, kegiatan ini terus berlangsung. Sungguh, bukannya pemetaan tidak penting. Tapi, kalau menunggu survei dan hasil pemetaan, lantas kapan korban gempa akan diberi makan?

Community to Community
Sistem macam apa yang dilakukan untuk menyalurkan bantuan ini? Tak ada sistem-sisteman. Mendapati kenyataan parahnya kondisi di lapangan, dan melihat orang-orang yang butuh bantuan betul-betul ada di depan mata, dengan setumpuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, maka tak ada yang berpikir soal sistem. Apa yang diminta dan dibutuhkan, langsung dicari dan diusahakan. Sebagian warga bergerak ke rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas di kawasan terdekat, terutama di wilayah yang tidak terekspos media. Mereka mendata kebutuhan medis, lalu mengusahakannya. Dengan dana gotong-royong dari kantong sendiri maupun dari teman dan saudara yang bisa dihubungi, obat-obatan tersebut dicari—sampai ke Solo dan Semarang. Obat-obat penahan sakit, gips, polygips, spuit injeksi, antibiotik, plester kasa, alkohol, iodine... benda-benda ini tergolong ‘hot stuff’ yang kebutuhannya tidak boleh ditunda. Dalam sehari, entah berapa kali mereka bolak-balik mendatangi pusat perawatan korban dan apotik. Ketika barang yang dibutuhkan tak ada, sms-sms pun tersebar ke para kolega di luar daerah—minta diusahakan secepatnya. Dan bantuan macam inilah yang, herannya, lebih dulu datang ketimbang berkontainer-kontainer bantuan luar yang diekspos terus oleh media massa.

Inilah manajemen krisis ala rakyat. Tanpa sistem, mekanisme, dan pemetaan. Community to community. Yang menggerakkan hanya satu: nurani kemanusiaan. Targetnya pun cuma satu: survival! Menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Perkara kekuatiran bantuan bakal salah sasaran, itu sudah disisihkan jauh-jauh hari. Di mata warga Jokja saat ini, tak ada kategorisasi korban ‘agak susah’, ‘setengah susah’, ‘kurang susah’, atau ‘susah banget’. Pokoknya susah semua, maka semua perlu dibantu.

Pemerintah, LSM, organisasi donor internasional, perlu berterimakasih pada rakyat. Warga setempat (termasuk lingkar pertemanan dan simpatisannya dari luar daerah) nyaris tak disebut-sebut perannya—tak seperti relawan luar atau pendonor milyaran rupiah yang namanya terus ditampilkan di layar kaca. Tapi terus terang, bersama para relawan yang terjun langsung ke lapangan sejak hari pertama, mereka inilah yang telah menyelamatkan korban gempa di hari-hari awal pasca gempa—sekaligus menyelamatkan muka pemerintah karena telah mengurangi potensi bertambahnya korban gempa akibat bantuan yang tak kunjung tiba. Kapan aktivitas mereka berhenti? Kemungkinan sampai bantuan yang ‘sesungguhnya’ masuk. Sementara bantuan-bantuan itu tak kunjung datang, mereka akan terus berjuang dengan manajemen sebisanya dan sistem seadanya, bergotong-royong membantu saudara-saudaranya (000).


[*] Santi Indra Astuti, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (UNISBA), bermukim di Jokja. Tulisan ini adalah hasil pengalaman berinteraksi dengan korban gempa secara langsung di lapangan.