ETIKA KOMUNIKASI: Perkara Memerdekakan Ruang Publik

Etika Komunikasi: PERKARA MEMERDEKAKAN RUANG PUBLIK
Oleh: Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si.

Apa biang keladi persoalan komunikasi dewasa ini? Bagi Haryatmoko, penulis buku “Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi”, jawabannya adalah (tekanan) pasar dan determinisme teknologi. Pelakunya adalah media dan pemerintah (negara, state). Sementara korbannya adalah publik.

Mari kita lihat apa yang terjadi dalam wilayah komunikasi, ketika tekanan pasar mendominasi. Tekanan pasar mengakibatkan media massa berlomba-lomba mendekati konsumennya dengan pelbagai cara: mereorganisasi hakikat, sistem dan modus komunikasi. Yang lebih gawat lagi, mereduksi makna dan fungsi komunikasi sosial: yang tadinya berfokus pada keindahan pesan dan perekat publik, kini menjadi komoditi pasar yang terjebak dalam logika waktu pendek, perangkap mimetisme dan epigonisme (h. 9-11). Inilah yang terjadi ketika produk jurnalisme, misalnya, terperangkap dalam hukum persaingan yang menuntut informasi ditampilkan serbacepat (bukan serbabenar). Muncul berita-berita yang sensasional, namun kebenarannya tak bisa dipertanggungjawabkan. Kemasan berita pun digarap seheboh mungkin—karena sekadar menginformasikan tak cukup membuat khalayak tertarik untuk menontonnya. Maka horor kriminalitas dalam siaran berita pun dikemas menjadi sebentuk entertainment! Konsekuensi besar yang harus ditanggung bukan sekadar menguatnya konstruksi pasar. Pada tahap transfer of knowledge, kompetensi jurnalisme kini semata-mata diarahkan untuk mendukung pasar. Sementara di sisi lain, masyarakat ‘diturunkan’ derajatnya menjadi konsumen yang tak lepas dari upaya eksploitasi produsennya.

Biang keladi kedua dari persoalan komunikasi dewasa ini adalah determinisme teknologi. Teknologi komunikasi, di satu sisi, menyelesaikan persoalan komunikasi dalam aspek ruang dan waktu. Teknologi dianggap demokratis, membuka sekat-sekat dan sumber informasi yang tadinya hanya dimonopoli satu pihak, janjinya adalah menjadikan komunikasi semakin transparan! Kenyataannya, teknologi memunculkan kultus teknologi. “Yang terakhir ini semakin memacu rasionalitas instrumental di mana sarana lebih menjadi prioritas daripada tujuan. Presentasi atau penyutradaraan makna informasi menjadi lebih penting daripada pesan informasi itu sendiri. Kultus teknologi akhirnya mengalahkan tujuan dan idealisme media (h. 11).” Monopoli tak terhindarkan lagi—hak monopoli berpindahtangan dipegang oleh penguasa teknologi. Lagi-lagi masyarakat yang dirugikan, meskipun, “bukan tidak mungkin ada persetujuan diam-diam dari mereka.” Di sini, Haryatmoko meminjam asumsi paradigma konstruktivisme yang mengandaikan bahwa pembentukan realitas diatur lewat negosiasi.

Lantas, apa sesungguhnya idealisme komunikasi yang mestinya ada—kalau bentuk-bentuk yang menggejala sekarang ini dianggap menyimpang dari yang seharusnya? Media mestinya memberikan informasi yang benar. Jika media mampu memfungsikan diri sebagai sarana pendidikan yang efektif, maka pemirsa, pembaca, dan pendengar akan semakin memiliki sikap kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir (h. 9). Informasi yang benar akan mencerahkan kehidupan, karena membantu menjernihkan pertimbangan. Pun, membuka peluang memperbaiki nasib seseorang atau kelompok. Informasi yang benar menghindarkan salah paham dan menjadi sarana penting untuk menciptakan perdamaian (h. 19). Etika komunikasi sendiri ada, bukan hanya untuk menjamin hak akan informasi yang benar. Lebih dari itu, etika komunikasi dimaksudkan untuk menjamin hak berkomunikasi di ruang publik. Wujudnya, antara lain, pada etika profesi, etika institusional, dan regulasi publik.

Mengapa regulasi publik tidak diserahkan saja pada mekanisme diskusi publik yang diwadahi oleh lembaga legislatif? Ingat masalah pornografi yang tak pernah tuntas? Pornografi selalu dibela pendukungnya dengan dalih kebebasan berekspresi. Secara cerdas, pornografi juga dilarikan pada masalah ‘sulitnya mendefinisikan batas-batas pornografi’. Padahal kebebasan berekspresi di ruang publik ada batasnya, yaitu kepentingan publik sendiri. Selain itu, batas-batas pornografi juga bisa dirumuskan secara jelas, kalau mau becermin bukan pada pelakunya sendiri. Nah, menurut penulis buku ini, etika komunikasi mau memecahkan dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggungjawab media sebagai instansi pelayanan publik. Etika komunikasi dapat membantu terciptanya regulasi publik, yang bukan pertama-tama untuk membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga memperkuat deontologi profesi, mengangkat kredibilitas media, dan pada akhirnya menjamin masyarakat untuk memenuhi haknya akan informasi yang benar (h. 13).

Dalam kurikulum studi ilmu komunikasi, etika komunikasi diajarkan dalam sebuah mata kuliah yang tak lebih dari 2-3 sks. Membaca buku ini, etika komunikasi sangat penting karena merupakan pisau etis yang menyentuh setiap produk komunikasi, sehingga mestinya, etika komunikasi mendapat sks lebih dan diajarkan tidak sekenanya oleh dosen yang tidak berkompeten. Etika komunikasi mesti diajarkan bukan dalam logika transfer of knowledge, tapi merupakan sebentuk bimbingan yang melibatkan peran aktif kedua pihak: dosen maupun mahasiswa.

Buku Baru, Cara Pandang Baru
Dibandingkan buku-buku komunikasi lainnya, buku tentang filsafat atau etika tidak begitu diminati pasar. Selain kemasannya yang cenderung berat (dalam tataran pemikiran maupun fisik!) dan text-book-oriented, buku tentang filsafat atau etika cuma bikin ngantuk karena mengulang-ulang cerita lama: definisi filsafat adalah bla-bla-bla; definisi etika adalah bla-bla-bla, prinsip keadilan adalah bla-bla-bla, hukum kebenaran adalah... dst. Struktur seperti ini sudah bisa ditebak, yang berbeda paling-paling jumlah halaman: ditambah, diganti, atau dikurangi. Tailoring—dijahit-jahit, tapi tak menawarkan sesuatu yang baru. Tak heran kalau pelajaran filsafat atau etika komunikasi cenderung membosankan.

Inilah justru yang berbeda dengan buku ini. Etika filsafat karya Haryatmoko, doktor bidang Antropologi dan Sejarah Agama jebolan Universitas Sorbonne Paris IV dan doktor Etika/Sosial Politik dari Institut Catholique de Paris, memotret lansekap persoalan komunikasi dari wilayah yang sangat modern dan kontemporer: media massa. Ia meninggalkan persoalan-persoalan pendefinisian etika dan filsafat, dan langsung menyentuh pokok persoalan komunikasi masa kini. Maka, enam bab bukunya yang tebalnya tak lebih dari 180 halaman menyoal masalah perubahan modus komunikasi dan informasi dalam bisnis pemberitaan, etika profesi wartawan atau pekerja informasi/komunikasi lainnya, dilema regulasi publik berhadapan dengan persoalan kebebasan berekspresi, masalah pornografi dan kekerasan, serta komunikasi dan tarik-menarik kepentingan politik (lengkap dengan logika politiknya). Jangan mengharapkan penjelasan ihwal definisi filsafat, etika dan lain-lain—ketika pembaca menyimak buku ini, semua itu sudah dianggap selesai. Artinya, sudah dikuasai pembaca.

Pembaca buku ini memang dituntut tidak hanya orang yang sudah memahami sendi-sendi komunikasi, tapi juga tahu dasar-dasar filsafat dan etika. Haryatmoko tidak mau repot-repot menjelaskan (atau menambah tebal bukunya dengan penjelasan) ihwal makna deontologi, logika instrumental, rasionalitas instrumental—pembaca dianggap sudah fasih menguasai pemikiran Max Weber, juga filosof lain. Sebagai doktor lulusan Prancis, Haryatmoko banyak mengadopsi pemikiran para teorisi komunikasi yang ‘tidak biasa’—setidaknya, dalam buku ini pembaca akan dihadapkan pada pemikiran Michel Foucault, Pierre Bourdieu dan Phillippe Breton. Ia juga dengan fasih berhadapan dengan pemikiran para jagoan cultural studies dan studi modernitas lainnya: Ernest Gellner, Anthony Giddens, James Curran, dan lain-lain. Buku ini menjadi penting bagi para mahasiswa dan dosen studi ilmu komunikasi karena membuka ruang perjumpaan intelektualitas dengan pemikir-pemikir yang menawarkan cara pandang baru untuk mewacanakan persoalan komunikasi kontemporer. Dengan membuka diskusi dari perspektif hak-hak publik terhadap komunikasi dan informasi, buku ini juga memberi peluang bagi pembacanya untuk turut berupaya memerdekakan ruang komunikasi dari tekanan kapitalisme dan bias-bias ideologis dari power—kekuasaan.

Data buku
Judul : Etika Komunikasi. Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi
Penulis : Dr. Haryatmoko
Penerbit : Kanisius, Yogya
Tahun Terbit : 2007
Tebal : 180 halaman (plus indeks)